SIMALUNGUN– Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN) menggelar Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Pematang Raya, Rabu (5/10/2025), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, kemudian laporan panitia disampaikan oleh Plt. Kepala DPMPN, Elyanto Purba.Baca Juga:
Dalam laporannya, Elyanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Antar Nagori.
Peraturan tersebut mengatur pembentukan Badan Kerja Sama Antar Nagori (BKAN) yang membantu Pangulu dalam menjalankan kerja sama antar nagori.
BKAN dibentuk berdasarkan kesepakatan antar nagori dan dituangkan dalam peraturan bersama yang ditetapkan melalui musyawarah.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pedoman dan standar dalam membentuk kerja sama antar nagori, serta menggali potensi usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
Acara diikuti oleh 386 Pangulu dari seluruh Kabupaten Simalungun.
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pangulu yang hadir.
Menurutnya, kerja sama antar nagori merupakan kesepakatan tertulis antar nagori dengan pihak ketiga untuk menjalankan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kerja sama ini memanfaatkan potensi dan kewenangan nagori serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
Pelaksanaan kerja sama mengacu pada Perbup Nomor 8 Tahun 2021, khususnya Pasal 2, 3, dan 5, yang mengatur bahwa kerja sama dapat dilakukan antar nagori dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan dalam satu kabupaten.
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
