Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan dana tersebut merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi bawah.
"Setiap hari hampir Rp 1 triliun pemerintah menggelontorkan uang kepada masyarakat dari Aceh sampai Papua," ujar Sony dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, anggaran tersebut langsung terserap hingga ke tingkat akar rumput (grassroot), mulai dari desa hingga kawasan perkotaan. Program MBG dinilai tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Menurut Sony, selama satu tahun pelaksanaan, program MBG telah melibatkan sekitar 1,8 juta relawan di berbagai daerah. Para relawan tersebut menerima insentif yang totalnya mencapai sekitar Rp 117 miliar per hari.
Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha di sektor pangan, seperti pedagang beras, ayam, telur, daging, sayur, hingga buah-buahan.
"Lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh para pedagang bahan pangan," katanya.
Sony juga membantah anggapan bahwa dana MBG lebih banyak mengalir ke kelompok elite. Ia menegaskan program ini justru menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dana ini mengalir ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi sulit," tegasnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.*
(dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI