Roy Suryo Pimpin Aksi “Mimbar Rakyat” di DPR: Tunjukkan Ijazahmu Jokowi!
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara adil. Hal itu disampaikan menjelang sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Militer.
"Berikan proses yang adil dan seadil-adilnya ya," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta terkait kasus penyiraman air keras tersebut. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026.Baca Juga:
Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, menyebut perkara ini melibatkan empat terdakwa yang merupakan anggota Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
"Empat terdakwa tersebut masing-masing berpangkat Kapten, Letnan Satu, dan Sersan Dua," ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran korban merupakan aktivis hak asasi manusia, serta dugaan keterlibatan aparat dalam tindak kekerasan tersebut.
Puan menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Sidang mendatang akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Pengadilan memastikan seluruh terdakwa wajib hadir dalam persidangan.*
(d/dh)
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN