KPK Sita “Surat Sakti” Pengunduran Diri Kepala OPD Tulungagung, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara adil. Hal itu disampaikan menjelang sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Militer.
"Berikan proses yang adil dan seadil-adilnya ya," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta terkait kasus penyiraman air keras tersebut. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026.Baca Juga:
Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, menyebut perkara ini melibatkan empat terdakwa yang merupakan anggota Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
"Empat terdakwa tersebut masing-masing berpangkat Kapten, Letnan Satu, dan Sersan Dua," ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran korban merupakan aktivis hak asasi manusia, serta dugaan keterlibatan aparat dalam tindak kekerasan tersebut.
Puan menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Sidang mendatang akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Pengadilan memastikan seluruh terdakwa wajib hadir dalam persidangan.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akan memblokir layanan Wikimedia Foundation apabila tidak segera menyel
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL