Perpres Kopdes Merah Putih Segera Terbit, Bansos dan Barang Subsidi Bakal Lewat Koperasi Desa
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait maraknya sorotan negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai di media sosial. BGN menegaskan, jumlah kasus bermasalah yang viral hanya sebagian kecil dibandingkan total pelaksanaan program di lapangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, selama bulan Ramadan tercatat hanya 62 kasus pelayanan yang dinilai buruk dari total puluhan ribu titik pelaksanaan.
"Dari sekitar 25 ribu SPPG yang berjalan, hanya 62 yang menghasilkan menu yang kurang baik. Namun justru itu yang viral," ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi di ruang digital, di mana konten negatif lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan capaian positif.
Padahal, lanjut Dadan, mayoritas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
"Sebanyak 24 ribu lebih layanan berjalan baik, tetapi tidak terekspos," katanya.
Dadan juga mengajak masyarakat serta mitra program untuk turut menyebarkan informasi positif terkait pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi penerima manfaat.
Ia menilai, penting bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program tersebut, tidak hanya dari sisi kekurangannya saja.
"Mohon bantuan untuk mengangkat cerita-cerita positif dari masyarakat penerima manfaat," tutupnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.*
(dw/dh)
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bid
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI)
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus berjalan seiring deng
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara terkait barang bukti emas seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa, dengan tiga anggota poli
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyampaikan pembelaannya usai ditahan penyidik Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
HUKUM DAN KRIMINAL