Mentan Amran: Stok Beras RI Aman hingga 11 Bulan, Siap Hadapi Krisis Pangan Global
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
MEDAN – Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang baru. Seorang kader akar rumput, Musawab S, berencana menggugat empat fungsionaris DPC PDIP Medan ke Mahkamah Partai.
Musawab menilai, keempat nama tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang demi menjaga marwah partai.
Ia menyebut tiga dari empat pengurus yang baru dilantik diketahui pernah menjadi pengurus organisasi masyarakat Matahari Pagi Indonesia (MPI). Ketiganya adalah Boydo Panjaitan, Fuad Akbar, dan Fitriani Manurung, yang masing-masing menjabat sebagai sekretaris, bendahara, dan wakil ketua bidang keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Baca Juga:
Sementara itu, satu nama lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua disebut belum genap satu tahun menjadi kader PDIP dan diduga masih berstatus sebagai tenaga ahli anggota DPR RI dari partai lain.
"Setelah SK DPC keluar, banyak publik yang mempertanyakan. Ada yang menilai ini mencederai loyalitas kader karena diduga ada yang bermain dua kaki," kata Musawab kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, langkah gugatan ke Mahkamah Partai dilakukan bukan untuk mempermalukan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kecintaan terhadap partai yang telah dibangun dengan disiplin sejak lama.
Musawab juga menyinggung sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikenal tegas terhadap kader yang tidak loyal.
"Bu Mega tidak pernah mentolerir kader yang tidak tegak lurus. Karena itu, kami ingin menjaga marwah partai tetap bersih dan solid," ujarnya.
Ia mengaku, wacana gugatan tersebut telah mendapat dukungan dari sejumlah kader akar rumput lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat, gugatan resmi akan diajukan ke Mahkamah Partai PDIP.
"Sudah banyak kader yang siap ikut menggugat. Ini murni gerakan dari bawah, tanpa ada rekayasa atau kepentingan tertentu," tegasnya.
Musawab berharap, Mahkamah Partai dapat meninjau kembali Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PDIP Medan yang telah ditetapkan, termasuk mengevaluasi keempat nama yang dipersoalkan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPC PDIP Medan terkait rencana gugatan tersebut.*
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Media Siber In
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Tim Opsnal Polsek Sosa, Polres Padang Lawas (Palas), mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 d
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN