Rapor Penyerapan Dana Tambahan TKD Sumut: Labuhanbatu Melesat, Batu Bara Paling Buncit
MEDAN Sebanyak 29 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mendapat dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan data per 1
PEMERINTAHAN
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan pada validasi data penerima manfaat.
Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pendataan Huntap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring pada Rabu, 15 April 2026.Baca Juga:
Rapat dipimpin Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data sebagai fondasi utama percepatan pembangunan.
"Pembangunan hunian tetap ini harus dipercepat. Tahun ini diharapkan bisa selesai. Kuncinya ada pada data spesifik yang valid," ujarnya.
Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyampaikan data rinci calon penerima bantuan.
Menurut dia, pemerintah pusat hanya akan memproses daerah yang telah mengajukan data secara lengkap.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga.
Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau diupayakan sendiri oleh warga.
Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dan terpusat.
Secara nasional, pemerintah telah menerima rencana pembangunan sebanyak 39.016 unit huntap untuk tiga provinsi tersebut.
MEDAN Sebanyak 29 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mendapat dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan data per 1
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Puskesmas Tuntungan di Jalan Bunga Melati, Kelurahan Kemenangan Tani
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pelaku usaha memperkuat kolabora
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimistis realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN