Target Pemerintah Setop Impor BBM dalam 2–3 Tahun, IESR: Tidak Realistis
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan pada validasi data penerima manfaat.
Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pendataan Huntap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring pada Rabu, 15 April 2026.Baca Juga:
Rapat dipimpin Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data sebagai fondasi utama percepatan pembangunan.
"Pembangunan hunian tetap ini harus dipercepat. Tahun ini diharapkan bisa selesai. Kuncinya ada pada data spesifik yang valid," ujarnya.
Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyampaikan data rinci calon penerima bantuan.
Menurut dia, pemerintah pusat hanya akan memproses daerah yang telah mengajukan data secara lengkap.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga.
Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau diupayakan sendiri oleh warga.
Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dan terpusat.
Secara nasional, pemerintah telah menerima rencana pembangunan sebanyak 39.016 unit huntap untuk tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, 3.221 unit direncanakan melalui skema insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus Sumatera Utara, usulan pembangunan mencapai 7.321 unit dengan target realisasi 6.350 unit.
Rinciannya meliputi 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan huntap.
Ia menyebut pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah, mulai dari verifikasi data korban hingga percepatan pembangunan fisik.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan sinergi dengan forum komunikasi pimpinan daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
"Percepatan ini menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang layak dan aman," kata Bobby.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah kepala daerah dan instansi terkait.*
(ad)
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
MEDAN Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan
HUKUM DAN KRIMINAL