Polda Metro Tegaskan Kewenangan Penahanan Roy Suryo–Dokter Tifa Kini di Tangan Kejaksaan
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kewenangan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 2–3 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa transformasi besar di sektor energi nasional.
Hal itu disampaikan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa.
Fabby menilai, kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak, keterbatasan kapasitas kilang, hingga rendahnya penetrasi kendaraan listrik membuat target penghentian impor BBM dalam waktu singkat sulit dicapai.Baca Juga:
"Stop impor BBM kurang dari lima tahun tidak realistis tanpa transformasi fundamental," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah faktor struktural masih menjadi tantangan utama, termasuk produksi minyak mentah dalam negeri, kebutuhan investasi hulu migas, serta ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil.
Menurut Fabby, target yang lebih masuk akal adalah penurunan impor BBM sebesar 40–50 persen pada 2030 melalui kombinasi kebijakan seperti penerapan biodiesel B40, peningkatan efisiensi energi, dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), serta percepatan adopsi kendaraan listrik.
Ia menilai beberapa kebijakan pemerintah sudah mengarah pada perbaikan struktural, namun masih perlu penajaman agar tidak menghasilkan target yang terlalu ambisius tanpa kesiapan ekosistem.
"Ukuran keberhasilan perlu lebih ke kesiapan ekosistem, biaya fiskal, dan dampak nyata pengurangan impor," ujarnya.
Fabby juga menyoroti kebijakan biodiesel B50 yang dinilai tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Menurut dia, semakin tinggi campuran minyak sawit dalam bahan bakar, semakin besar tekanan terhadap pasokan domestik dan fiskal.
Ia menyebut B40 sebagai titik optimal dari sisi manfaat dan risiko, sementara B50 sebaiknya tidak dijadikan kebijakan permanen.
"B50 lebih tepat sebagai opsi darurat jika harga minyak dunia sangat tinggi," kata Fabby.
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kewenangan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Antusiasme masyarakat terhadap Bhayangkara Fest 2026 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Kota Banda Aceh, terus mengalami peningk
NASIONAL
JAKARTA Pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang menyebut Presiden ke7 RI Joko Widodo meminta parta
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa Hukum PT Putra Prima Mineral Mandiri (PT PMM), Poltak Silitonga SH MH, melontarkan kritik terhadap penanganan perkara eksp
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Pemuda Sei Balai Cup II Tahu
OLAHRAGA
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) I melaksanakan kegiatan Reses Tahap II Tahun 2026 di Desa Sumber Mak
EKONOMI
LANGKAT Dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan kelahiran mencuat di salah satu Puskesmas di Kabupaten Langkat. Kasus ini menjadi perh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyerukan konsolidasi nasional relawan sebagai langkah memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Pr
POLITIK
JAKARTA Roy Suryo sempat terlibat adu argumen dengan petugas kepolisian menjelang proses pelimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL