Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 2–3 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa transformasi besar di sektor energi nasional.
Hal itu disampaikan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa.
Fabby menilai, kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak, keterbatasan kapasitas kilang, hingga rendahnya penetrasi kendaraan listrik membuat target penghentian impor BBM dalam waktu singkat sulit dicapai.Baca Juga:
"Stop impor BBM kurang dari lima tahun tidak realistis tanpa transformasi fundamental," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah faktor struktural masih menjadi tantangan utama, termasuk produksi minyak mentah dalam negeri, kebutuhan investasi hulu migas, serta ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil.
Menurut Fabby, target yang lebih masuk akal adalah penurunan impor BBM sebesar 40–50 persen pada 2030 melalui kombinasi kebijakan seperti penerapan biodiesel B40, peningkatan efisiensi energi, dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), serta percepatan adopsi kendaraan listrik.
Ia menilai beberapa kebijakan pemerintah sudah mengarah pada perbaikan struktural, namun masih perlu penajaman agar tidak menghasilkan target yang terlalu ambisius tanpa kesiapan ekosistem.
"Ukuran keberhasilan perlu lebih ke kesiapan ekosistem, biaya fiskal, dan dampak nyata pengurangan impor," ujarnya.
Fabby juga menyoroti kebijakan biodiesel B50 yang dinilai tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Menurut dia, semakin tinggi campuran minyak sawit dalam bahan bakar, semakin besar tekanan terhadap pasokan domestik dan fiskal.
Ia menyebut B40 sebagai titik optimal dari sisi manfaat dan risiko, sementara B50 sebaiknya tidak dijadikan kebijakan permanen.
"B50 lebih tepat sebagai opsi darurat jika harga minyak dunia sangat tinggi," kata Fabby.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI