Target Pemerintah Setop Impor BBM dalam 2–3 Tahun, IESR: Tidak Realistis

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 2–3 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa transformasi besar di sektor energi nasional.

Hal itu disampaikan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa.

Fabby menilai, kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak, keterbatasan kapasitas kilang, hingga rendahnya penetrasi kendaraan listrik membuat target penghentian impor BBM dalam waktu singkat sulit dicapai.

Baca Juga:

• Dua Krisis Sekaligus di Batu Bara: Elpiji 3 Kg Tembus Rp24 Ribu, MinyaKita Mahal dan Langka!

"Stop impor BBM kurang dari lima tahun tidak realistis tanpa transformasi fundamental," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah faktor struktural masih menjadi tantangan utama, termasuk produksi minyak mentah dalam negeri, kebutuhan investasi hulu migas, serta ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil.

Menurut Fabby, target yang lebih masuk akal adalah penurunan impor BBM sebesar 40–50 persen pada 2030 melalui kombinasi kebijakan seperti penerapan biodiesel B40, peningkatan efisiensi energi, dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), serta percepatan adopsi kendaraan listrik.

Ia menilai beberapa kebijakan pemerintah sudah mengarah pada perbaikan struktural, namun masih perlu penajaman agar tidak menghasilkan target yang terlalu ambisius tanpa kesiapan ekosistem.

"Ukuran keberhasilan perlu lebih ke kesiapan ekosistem, biaya fiskal, dan dampak nyata pengurangan impor," ujarnya.

Fabby juga menyoroti kebijakan biodiesel B50 yang dinilai tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Menurut dia, semakin tinggi campuran minyak sawit dalam bahan bakar, semakin besar tekanan terhadap pasokan domestik dan fiskal.

Ia menyebut B40 sebagai titik optimal dari sisi manfaat dan risiko, sementara B50 sebaiknya tidak dijadikan kebijakan permanen.

"B50 lebih tepat sebagai opsi darurat jika harga minyak dunia sangat tinggi," kata Fabby.

Selain itu, ia mendorong pengembangan bahan baku alternatif seperti minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) serta pengembangan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) untuk sektor transportasi dan penerbangan secara bertahap.*

(km/ad)

Dua Krisis Sekaligus di Batu Bara: Elpiji 3 Kg Tembus Rp24 Ribu, MinyaKita Mahal dan Langka!

PWM Aceh Desak Pemerintah Cabut Pergub Pembatasan JKA Berbasis Desil

Harga MinyaKita Bakal Naik? Ini Penjelasan Kemendag

Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan

Tabrakan Kereta di Bekasi: 24 Saksi Diperiksa, Kasus Naik ke Penyidikan

Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat