BREAKING NEWS
Jumat, 01 Mei 2026

Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan

T.Jamaluddin - Kamis, 30 April 2026 20:24 WIB
Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BANDA ACEHPemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah "dirampok".

Pemerintah menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan melampaui batas etika dalam forum resmi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan tidak disertai dasar yang jelas.

Baca Juga:

"Terlalu semena-mena dan berlebihan. Ini masalah adab dan etik dalam berbicara," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, pernyataan itu berdampak luas, termasuk memicu serangan di media sosial terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Selain itu, Wakil Gubernur Fadhlullah dan Sekretaris Daerah Nasir Syamaun juga turut menjadi sasaran kritik warganet.

Nurlis menegaskan, pernyataan yang menyebut adanya "perampokan" dana publik seharusnya disertai bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mulai dari waktu kejadian hingga pihak yang diduga terlibat.

"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Jika tidak, itu berpotensi menjadi fitnah dan memiliki konsekuensi hukum," ujarnya.

Ia juga menyinggung prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya dijunjung dalam setiap pernyataan publik, terlebih oleh pejabat negara.

Menurut Nurlis, bahkan aparat penegak hukum pun tidak serta-merta memberikan vonis tanpa proses hukum yang jelas.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fungsi DPR terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan untuk menghakimi.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
Rencana Kementerian HAM Menetapkan Kriteria Status Aktivis Picu Polemik, Dinilai Berpotensi Membungkam Kritik
Kajari Medan Terseret Dugaan Pemerasan Proyek Sekolah di Kupang, Ini Respons Kejati Sumut
Optimalisasi Dana Transfer Pusat, Pemko Tanjungbalai Ikuti FGD Bersama Kemendagri dan K/L
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Kedutaan Australia Gelar Dawn Service ANZAC Day di Balikpapan
Dirut KAI Bobby Rasyidin Didesak Mundur Usai Insiden Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek, Pengamat Angkat Bicara
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru