Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan

Pernyataan yang bernuansa tuduhan, kata dia, berisiko melampaui kewenangan lembaga legislatif.

"Tidak ada fungsi menghakimi dalam DPR. Itu ranah yudikatif yang memiliki tahapan jelas, mulai dari memeriksa hingga memutus perkara," kata Nurlis.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh dalam pengelolaan program JKA telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga meminta semua pihak menjaga etika komunikasi publik agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.*

(ad)

Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat

Rencana Kementerian HAM Menetapkan Kriteria Status Aktivis Picu Polemik, Dinilai Berpotensi Membungkam Kritik

Kajari Medan Terseret Dugaan Pemerasan Proyek Sekolah di Kupang, Ini Respons Kejati Sumut

Optimalisasi Dana Transfer Pusat, Pemko Tanjungbalai Ikuti FGD Bersama Kemendagri dan K/L

PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Kedutaan Australia Gelar Dawn Service ANZAC Day di Balikpapan

Dirut KAI Bobby Rasyidin Didesak Mundur Usai Insiden Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek, Pengamat Angkat Bicara