Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026).
"Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Saya tegaskan kita konsisten menjaga defisit di bawah 3 persen," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
Purbaya menjelaskan, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diproyeksikan berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB, kini berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen. Meski masih sedikit di atas target awal 2,68 persen, tren tersebut dinilai positif oleh S&P.
"Dari laporan awal 2,9 persen, ada indikasi turun ke 2,8 persen. Mereka cukup positif melihat perkembangan ini," katanya.
Selain itu, S&P juga mencermati perbaikan kinerja ekonomi Indonesia, terutama pada triwulan IV-2025 yang menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini turut memperkuat posisi Indonesia di level investment grade dengan peringkat BBB dan outlook stabil.
Namun demikian, S&P memberikan catatan terkait rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang masih berada di atas 15 persen. Pemerintah memastikan akan terus memantau dan memperbaiki kondisi tersebut.
"Kita akan pastikan kondisi fiskal tetap terjaga dan tidak memburuk. Perbaikan akan dilakukan seiring peningkatan penerimaan pajak dan cukai," tegas Purbaya.
Pemerintah menilai stabilitas fiskal menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.*
(d/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI