LAHAT - Sebanyak 20 kepala desa (kades), satu aparatur sipil negara (ASN), dan satu Ketua Forum APDESI Kabupaten Lahat, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Kamis (24/7/2025).
Penangkapan ini terjadi di Kantor Camat Pagar Gunung saat rapat persiapan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengungkapkan bahwa OTT ini dilakukan berdasarkan informasi adanya pungutan liar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), dengan dugaan aliran dana mencapai Rp 60 juta. "Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan dana desa oleh camat kepada para kepala desa. Indikasinya, dana itu mengalir kepada oknum aparat penegak hukum," jelas Vanny dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:
Tim penyidik Kejati Sumsel menyita uang tunai sebagai barang bukti. Saat ini, 22 orang yang terjaring dalam OTT tersebut telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kejati Sumsel.
Kepala desa yang diamankan berasal dari berbagai desa di Kabupaten Lahat, antara lain Air Lingkar, Bandung Agung, Batu Rusa, Danau, Germidar Ilir, Germidar Ulu, Karang Agung, Kedaton, Kupang, Lesung Batu, Merindu, Muara Dua, Padang Pagun, Pagar Gunung, Pagar Alam, Penantian, Rimba Sujud, Sawah Darat, Siring Agung, dan Tanjung Agung.
Baca Juga:
Vanny menambahkan, "Tim penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk potensi aliran dana ke oknum penegak hukum. Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui apakah praktik ini sudah berlangsung berulang kali."
Vanny juga menegaskan bahwa dana desa adalah bagian dari keuangan negara yang harus digunakan secara transparan untuk kepentingan pembangunan desa. "Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tegasnya.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa di Sumsel agar tidak terlibat dalam praktik pungutan liar terkait dana desa.
Kejati Sumsel memastikan bahwa proses hukum akan berjalan dengan transparansi dan ketegasan, dengan penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap dalang dan jaringan di balik praktik pungli terorganisir ini.*
(kp/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal