MEDAN - Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) Medan resmi melaporkan dua orang yang mengklaim sebagai ahli waris ke Polda Sumatera Utara, buntut dari penyegelan dan penguasaan paksa terhadap Gedung Rektorat kampus pada Kamis (24/7/2025) lalu.
Dua terlapor, yakni Cut Fitri Yulia dan Tengku Septian Melza Putra, dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Laporan tercatat dalam STTLP/B/1186/VII/2025/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 25 Juli 2025.
Menurut keterangan Humas UTND, kedua terlapor datang bersama sekitar 50 orang massa, yang disebut sebagai preman. Mereka disebut membawa rantai, gembok, dan bahkan benda tajam seperti sikat gigi yang diruncingkan untuk menyegel gedung secara paksa dan mengintimidasi pegawai.
Baca Juga:
"Para staf diusir secara paksa dengan TOA dan sirine. Beberapa bahkan mengalami trauma psikologis," kata kuasa hukum Yayasan APIPSU, Munawar Sadzali, S.H., M.H.
Yayasan menilai aksi tersebut sebagai bentuk premanisme yang mencederai dunia pendidikan dan mengganggu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pihak Yayasan APIPSU, yang menaungi UTND, menegaskan bahwa kepemilikan tanah dan aset kampus telah berkekuatan hukum tetap, merujuk pada:
Putusan PN Medan No. 256/Pdt.G/2003/PN.Mdn
Putusan PT Medan No. 288/PDT/2004/PT-MDN
Putusan MA No. 1425 K/Pdt/2005
"Putusan tersebut menegaskan bahwa aset milik Yayasan APIPSU, bukan warisan pribadi Umar Hamzah," jelas Denni Satria Pradifta, S.H., M.H. dari Departemen Hukum Yayasan.
Di sisi lain, pihak terlapor, termasuk Cut Farah Novitra, mengaku sebagai ahli waris almarhum Iskandar Zulkarnain dan Umar Hamzah, yang disebut sebagai pendiri awal lahan kampus.
Mereka mengklaim memiliki dasar hukum kuat melalui Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 86 PK/Ag/2022, yang menyebut pengelola yayasan saat ini, Cut Sartini, bukan anak kandung Umar Hamzah.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal