MEDAN — Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secara serius menelusuri peran tim transisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam dugaan pergeseran anggaran APBD Provinsi Sumut.
Desakan ini muncul menyusul penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu.
Menurut Arief Tampubolon, perwakilan MARAK, tim transisi disebut-sebut memiliki peran dalam perubahan struktur anggaran daerah yang kemudian mengarah pada proyek-proyek yang tengah disorot, termasuk proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari OTT tersebut.
Baca Juga:
"Kami mendesak KPK segera memeriksa tim transisi Gubernur Sumut yang kabarnya turut andil dalam pergeseran anggaran, termasuk proyek seperti Jembatan Idano Nayo di Nias, yang bahkan tidak tertuang dalam APBD Sumut 2025," ujar Arief, Sabtu (26/7/2025).
Arief menyebut sejumlah nama yang perlu dimintai klarifikasi oleh KPK karena diduga terkait dalam proses pergeseran anggaran, di antaranya:
Baca Juga:
- Dida, Ketua Kadin yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sumut
- Yudha, Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi
- Khafi, Komisaris Kawasan Industri Medan (KIM)
- Wahyu, Dosen Universitas Sumatera Utara (USU)
- Dicky, Sekretaris Bappenda-Balitbang Pemprov Sumut
- Ricky, tokoh dari unsur eksternal
Menurut Arief, nama-nama tersebut sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sumut, sehingga sangat penting bagi KPK untuk menggali lebih dalam guna memperjelas siapa saja yang terlibat dan menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur ini.
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi
MEDAN Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Hon
Entertainment
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi b
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice untuk memburu J
Hukum dan Kriminal
PURBALINGGA Seorang pendaki Gunung Slamet, Yuswandi (46), warga Cibadak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan tewas setelah mengalami sakit saa
Peristiwa