Presidium MARAK Desak KPK Periksa Tim Transisi Gubernur Sumut Terkait Dugaan Pergeseran APBD

Selain tim transisi, MARAK juga mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru-baru ini dinonaktifkan atau mengundurkan diri. Arief meyakini pemeriksaan ini dapat membantu mengungkap mata rantai praktik yang berujung pada kasus OTT Kadis PUPR Topan Ginting.

"Pergeseran anggaran ini telah mengubah arah kebijakan satu tahun anggaran. Bahkan anggaran pokok-pokok pikiran dari para anggota DPRD juga diduga terdampak," ucap Arief.

Dugaan Pergantian Peran TAPD

Menurut Arief, peran tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut yang seharusnya bertanggung jawab terhadap struktur APBD, seolah digantikan oleh tim transisi tersebut.

Hal ini dinilai sebagai penyimpangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi jika terbukti berkontribusi pada tindak pidana korupsi.

Arief yang juga merupakan alumni Lemhannas RI mengharapkan agar KPK tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menangani kasus ini.

"Tersangka Topan Ginting adalah pintu masuk penting bagi KPK untuk mengungkap dan menyelamatkan uang rakyat Sumatera Utara dari potensi praktik korupsi berjemaah," pungkasnya.

Kasus ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran di daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*