
Wamenkumham: Kejagung, KPK dan TNI Dikecualikan dari Aturan Penyadapan di RUU KUHAP
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan KriminalSelain tim transisi, MARAK juga mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru-baru ini dinonaktifkan atau mengundurkan diri. Arief meyakini pemeriksaan ini dapat membantu mengungkap mata rantai praktik yang berujung pada kasus OTT Kadis PUPR Topan Ginting.
"Pergeseran anggaran ini telah mengubah arah kebijakan satu tahun anggaran. Bahkan anggaran pokok-pokok pikiran dari para anggota DPRD juga diduga terdampak," ucap Arief.
Baca Juga:
Dugaan Pergantian Peran TAPD
Menurut Arief, peran tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut yang seharusnya bertanggung jawab terhadap struktur APBD, seolah digantikan oleh tim transisi tersebut.
Baca Juga:
Hal ini dinilai sebagai penyimpangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi jika terbukti berkontribusi pada tindak pidana korupsi.
Arief yang juga merupakan alumni Lemhannas RI mengharapkan agar KPK tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menangani kasus ini.
"Tersangka Topan Ginting adalah pintu masuk penting bagi KPK untuk mengungkap dan menyelamatkan uang rakyat Sumatera Utara dari potensi praktik korupsi berjemaah," pungkasnya.
Kasus ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran di daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan KriminalJAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
PeristiwaJAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
PolitikJAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan KriminalKUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
NasionalBANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan BudayaJAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan KriminalJAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
EkonomiMEDAN Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Hon
EntertainmentJAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi b
Politik