JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam program bantuan kuota internet gratis yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Hal ini berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat teknologi pembelajaran daring, termasuk penggunaan layanan Google Cloud dan Chromebook.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan langkah awal penyelidikan.
Baca Juga:
"Betul," kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Asep, dugaan korupsi tidak hanya mencakup satu elemen, tetapi terhubung dalam satu kesatuan proyek transformasi digital pendidikan yang dilakukan Kemendikbudristek selama masa pandemi COVID-19.
Baca Juga:
"Ada perangkat kerasnya, yaitu Chromebook. Ada tempat penyimpanan datanya melalui Google Cloud. Dan ada juga paket datanya atau kuota internet gratis untuk menghidupkan itu semua," jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), Kemendikbudristek diketahui menyalurkan bantuan kuota internet gratis sejak September 2020.
Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Rinciannya sebagai berikut:
- PAUD: 20 GB/bulan (5 GB kuota umum, 15 GB kuota belajar)
- SD-SMA: 35 GB/bulan (5 GB kuota umum, 30 GB kuota belajar)
- Pendidik PAUD hingga SMA: 42 GB/bulan
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan