ASAHAN – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara resmi memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) mantan Kanit Reskrim Polsek Simpang Empat, Ipda Ahmad Effendi, setelah terbukti terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang siswa SMA bernama Pandu Barata.
Keputusan pemecatan diumumkan oleh Humas Polres Asahan, Aipda Laila Eka Sari, pada Sabtu (26/7/2025).
Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Effendi dikategorikan sebagai perbuatan tercela, sehingga sanksi administratif berupa PTDH dijatuhkan.
Baca Juga:
"Pelaku pelanggar (Ipda Ahmad Effendi) dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Aipda Laila dalam konferensi pers.
Lebih lanjut, Aipda Laila mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap Ipda Ahmad Effendi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kisaran sejak 14 Juli 2025 dan kini ia telah ditahan di Lapas Tanjung Balai.
Baca Juga:
Kasus yang menyita perhatian publik ini berawal dari peristiwa pembubaran aksi balap liar pada Maret lalu.
Pandu Barata yang berada di lokasi menjadi korban penganiayaan oleh tiga tersangka, yakni Ipda Ahmad Effendi, serta dua warga sipil, Dimas alias Bagol dan Yudi Siswoyo.
"Rekonstruksi dan hasil ekshumasi menunjukkan bahwa korban meninggal akibat penganiayaan," jelas Direktur Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono.
Kejadian tragis ini berlangsung pada Minggu (9/3/2025) dini hari.
Dimas, salah satu tersangka, memantau aksi balap liar di Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat.
Ia kemudian mengejar korban yang sedang berboncengan dengan temannya.
Setelah tertangkap, Pandu diduga mengalami kekerasan fisik dari Dimas, Ahmad Effendi, dan Yudi.
Korban sempat dibawa ke Polsek Simpang Empat dan kemudian ke puskesmas, sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah.
Pihak keluarga yang tidak terima atas kematian Pandu melaporkan kejadian tersebut, yang kemudian diikuti dengan proses hukum, penyelidikan, dan penetapan tiga tersangka berdasarkan keterangan 12 saksi, termasuk saksi mata, petugas medis, dan kerabat korban.
Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap integritas aparat kepolisian.
Kepolisian menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum, termasuk oleh anggotanya sendiri.
"Arahan Bapak Kapolri adalah agar kepolisian hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindakan seperti ini tidak dapat ditoleransi," tutup Kapolda Riau dalam pernyataan sebelumnya.*
(km/a008)
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi