JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice untuk memburu Jurist Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Jurist Tan yang telah dua kali mangkir dari pemeriksaan, kini menjadi buron dan diduga berada di luar negeri.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penyidik masih berupaya melayangkan panggilan ketiga kepada Jurist Tan.
Baca Juga:
Namun, jika panggilan ketiga tidak diindahkan, Kejagung akan segera menerbitkan surat DPO dan bekerja sama dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice yang akan mempermudah penangkapan tersangka di luar negeri.
"Ada persyaratan-persyaratan dahulu yang harus dipenuhi. Kami akan berusaha terlebih dahulu dengan memberikan panggilan ketiga," ujar Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Kasus ini bermula dari pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa laptop Chromebook untuk siswa di daerah 3T pada 2020-2022.
Proyek tersebut mengalokasikan dana sebesar Rp 9,3 triliun yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebanyak 1,2 juta unit laptop Chromebook direncanakan untuk membantu pendidikan di daerah-daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau.
Namun, pengadaan perangkat TIK ini menuai kontroversi.
Kejagung menyatakan bahwa tujuan pengadaan perangkat tersebut tidak tercapai.
Chromebook, yang berbasis Chrome OS, dianggap tidak sesuai untuk daerah 3T karena memiliki banyak kelemahan.
Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia masih terbatas.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal