"Kami terus berupaya melakukan koordinasi, baik dengan penegak hukum di dalam negeri maupun dengan mitra internasional. Sampai hari ini memang belum berhasil, namun kami tidak berhenti," ujar Fitroh.
Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar proses pengejaran ini dapat segera membuahkan hasil.
"Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, KPK dapat segera menyelesaikan tanggung jawab ini," imbuhnya.
KPK menyampaikan bahwa koordinasi lintas negara telah dijalin untuk mempersempit ruang gerak para buronan.
Meski demikian, tantangan masih cukup besar, terutama terkait kerja sama yuridis antarnegara yang memerlukan waktu dan pendekatan diplomatik.
KPK juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan serta mengawasi proses penegakan hukum agar tetap berjalan secara profesional dan independen.*
(cn/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
