Bukan Drama Politik, KPK Tegaskan OTT Bupati Kolaka Timur Berdasarkan Fakta

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, dilakukan berdasarkan bukti dan konstruksi perkara yang kuat.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (8/8/2025), guna menanggapi berbagai spekulasi publik.

"Kami akan sampaikan secara rinci kronologi dan konstruksi perkara agar masyarakat dapat melihat bahwa ini bukan drama politik, melainkan tindakan penegakan hukum berdasarkan fakta yang valid," ujar Budi dalam keterangannya.

KPK juga mengungkapkan bahwa operasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak di Sulawesi Tenggara.

Selain melakukan penindakan, lembaga antirasuah tersebut terus mendorong pencegahan melalui pengawasan dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat sore sekitar pukul 16.23 WIB.

Ia tampak mengenakan pakaian coklat, topi putih, dan masker, serta membawa satu koper hitam.

Tanpa memberi komentar kepada media, Abdul Aziz langsung menuju ruang pemeriksaan.

Penangkapan terhadap Abdul Aziz dilakukan pada Kamis malam (7/8/2025) di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah ia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.

Pemeriksaan awal dilakukan di Polda Sulawesi Selatan sebelum ia dibawa ke Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa Abdul Aziz masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mendalami dugaan suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan bagi pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa OTT dilakukan secara simultan di Jakarta dan Sulawesi Tenggara.

Dalam operasi tersebut, tim berhasil mengamankan tujuh orang dari kalangan pihak swasta dan pegawai negeri sipil (PNS).

"Dugaan korupsinya berupa penyuapan dari pihak swasta kepada penyelenggara negara," ujar Asep.

Dalam OTT ini, KPK turut menyita uang tunai senilai Rp 200 juta yang diduga berkaitan langsung dengan transaksi suap.

KPK menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum, termasuk OTT, selalu dilandasi prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Lembaga ini juga terus menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, dan edukasi antikorupsi, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap praktik suap dan gratifikasi.

"Kami hadir tidak hanya untuk menangkap, tetapi juga untuk membina, mencegah, dan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih," tegas Budi Prasetyo.*

(bs/a008)