JAKARTA — Pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen di PT ID Food, salah satu anak perusahaan BUMN Holding Pangan, menuai perhatian serius dari berbagai kalangan.
Hal ini memicu perdebatan terkait potensi dampak hukum terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, yang dianggap berpeluang terseret sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Oegroseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (2013–2014), yang menyoroti status hukum Silfester Matutina.
Ia menjelaskan, saat diangkat menjadi komisaris pada Maret 2025 lalu, Silfester masih berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Erick Thohir dapat menjadi tersangka tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 karena telah memperkaya orang lain dengan mengangkat terpidana Silfester Matutina sebagai Komisaris ID Food," tulis Oegroseno melalui akun Instagram resminya @oegroseno_official.
Pasal 3 UU tersebut menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda.
Sementara itu, keputusan pengangkatan Silfester tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-58/MBU/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025.
Penunjukan tersebut menimbulkan kontroversi mengingat Silfester pernah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam perkara pencemaran nama baik dengan putusan inkracht sejak 20 Mei 2019.
Mengenai hal ini, Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam dan Ketua MK, menegaskan bahwa vonis inkracht tidak dapat dibatalkan atau didamaikan.
Menurut Mahfud, hukum pidana tidak mengenal perdamaian sehingga eksekusi harus dilakukan.
"Kasus ini serius dan mencerminkan penegakan hukum di Indonesia. Seorang terhukum pidana adalah musuh negara, bukan orang," tegas Mahfud dalam sebuah podcast.
Ia juga menyoroti indikasi adanya permainan di balik kasus ini dan mendesak agar Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya secara tegas.
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali digelar di Pengadilan Tipikor
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di lingkungan Polri. adsenseMutasi yang
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Topan Obaja Putra Ginting
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sempat bersembunyi selama tujuh jam di sebuah kamar mandi di lantai empat rumahnya, saat
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan keterlibatan biro perjalanan haji swasta di seluruh Indonesia dalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana angkat bicara menanggapi isu viral terkait permintaannya menggunakan air ga
Nasional
MEULABOH Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh
Pendidikan
BATU BARA Satreskrim Polres Batu Bara mengamankan seorang pria lanjut usia berinisial NG (68), warga Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kab
Hukum dan Kriminal
