Wamenaker Masih Diperiksa KPK Terkait Sertifikasi K3 hingga Kamis Malam

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, hingga Kamis malam (21/8/2025).

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut pada Rabu malam (20/8).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Immanuel Ebenezer masih berada dalam proses pemeriksaan penyidik KPK.

"Yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis malam.

Namun demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan konferensi pers ataupun status hukum dari Immanuel dan 13 orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk puluhan kendaraan bermotor.

"Hingga Kamis sore, total sebanyak 22 kendaraan roda empat dan roda dua telah diamankan sebagai bagian dari barang bukti yang terkait dengan perkara ini," ungkap salah satu pewarta yang melaporkan langsung dari lapangan.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK akan segera menetapkan tersangka dan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.

OTT ini merupakan operasi kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, lembaga ini telah melakukan sejumlah OTT di berbagai wilayah, termasuk:

- Maret 2025: OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

- Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

- Agustus 2025: OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

- 13 Agustus 2025: OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi, suap, dan pemerasan, terutama di sektor-sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik.*

(at/a008)