Pernyataan Noel Minta Koruptor Dihukum Mati Kembali Beredar Pasca OTT KPK

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik pemerasan pada proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penangkapan ini turut mengundang perhatian publik, terutama setelah sejumlah pernyataannya terkait pemberantasan korupsi kembali viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe_turah, Immanuel Ebenezer menyampaikan pandangan tegas mengenai pelaku korupsi.

Ia menegaskan bahwa pelaku korupsi seharusnya mendapat hukuman yang setimpal, bahkan hingga hukuman mati.

"Berani enggak sama-sama kita bikin fakta integritas, kalau menipu rakyat maka harus dihukum mati," ujarnya dalam rekaman tersebut, Kamis (21/8/2025).

Noel meyakini bahwa pemberian hukuman tegas bisa menjadi efek jera bagi pelaku korupsi di masa depan.

Ia bahkan menantang para kandidat dan pejabat untuk berkomitmen pada fakta integritas dengan siap menerima konsekuensi hukum maksimal apabila terbukti melakukan korupsi.

"Kalau korupsi hukum mati, berani enggak? Dan saya akan mengajak siapapun kandidat untuk bikin fakta integritas kalau korup siap dihukum mati," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti bahaya pembangkangan sosial yang tidak terorganisir, yang menurutnya dapat memicu anarki dan ketidakstabilan.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku korupsi demi memenuhi harapan masyarakat yang sudah sangat kecewa.

"Maka pilihannya nanti semoga presiden harus berani mengambil kebijakan atau keputusan, termasuk penegak hukum untuk menyiapkan regu tembak buat para pejabat-pejabat ini (korupsi) dan itu bisa mengobati keinginan rakyat yang sudah sangat kecewa sekali," kata Immanuel menutup pernyataannya.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan Immanuel Ebenezer bersama sepuluh orang lainnya dalam OTT yang diduga terkait kasus pemerasan dalam proses sertifikasi K3, yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.*