Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Aceh dan Sumatera, Dorong Percepatan Rehabilitasi Pascabencana
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
MEDAN – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan, termasuk aktivis 98, Bram Manurung, dalam upaya membongkar kasus dugaan korupsi yang terjadi pada eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN 2) di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Bram Manurung menyampaikan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan tuntas oleh Kejagung.
Ia mengapresiasi langkah awal yang sudah dilakukan oleh kejaksaan, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait seperti PT Ciputra dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
"Kejagung telah memulai dengan memeriksa Ciputra dan Pemkab Deliserdang. Kasus ini sangat menyedot perhatian publik dan harus diselesaikan sampai kerugian negara dapat dikembalikan," ujar Bram Manurung saat ditemui di Medan, Sabtu (23/8/2025).
Bram menilai Jaksa Agung, St Burhanuddin, telah mempertimbangkan secara matang dampak dari proses penyidikan yang tengah berjalan.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap PT Ciputra dan Pemkab Deliserdang adalah langkah strategis untuk mengungkap praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat di Sumatera Utara.
"Kami berharap, langkah Kejagung ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumut, khususnya warga Deliserdang, yang sangat membutuhkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah sebagai tempat tinggal," tambahnya.
Aktivis yang dikenal konsisten memperjuangkan keadilan ini juga optimis bahwa proses hukum terhadap kasus ini akan berlanjut hingga ke ranah persidangan.
"Kami, masyarakat Sumatera Utara, berkomitmen untuk mengawal kasus eks HGU PTPN 2 agar penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas," tutup Bram Manurung.*
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pihak Kejari terkait kasus
HUKUM DAN KRIMINAL