Gerbrak Desak Presiden Prabowo Perintahkan Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution

JAKARTA – Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita-nya, belum menunjukkan langkah konkret. Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Gerbrak, Saharuddin, dalam pernyataannya pada Kamis, 4 September 2025.

Saharuddin mendesak Presiden Prabowo agar segera memerintahkan aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Nama Bobby disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi tambang nikel di Maluku Utara serta turut muncul dalam kasus OTT KPK terhadap Topan Ginting.

Baca Juga:

• Pakar Hukum Tegaskan, Klaim Nadiem Tidak Terima Uang Bukan Berarti Jaminan Bebas
• KPK Tanggapi Dugaan Korupsi Proyek ULPBJ Bogor: Tunggu Laporan Resmi dan Bukti Valid

"Jika Pemerintahan Prabowo serius memberantas korupsi, ya segera perintahkan APH untuk periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution. Mau itu jaksa atau KPK, silakan saja, yang penting langkah konkret," ujar Saharuddin.

Saharuddin menegaskan, jika hingga saat ini tidak ada pemeriksaan terhadap Bobby Nasution, maka komitmen pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana.

Baca Juga:

• Hotman Paris Minta Gelar Perkara Dugaan Korupsi Nadiem Makarim di Istana, Tantang Prabowo Hadir Langsung
• Usai Sita Rp38,5 Miliar dari Rumah Arinal Djunaidi, KAMPUD Desak Kejati Lampung Tetapkan Tersangka Kasus PT LEB

Ia menyebut hal tersebut sebagai "tulisan di atas kertas" yang tak diikuti dengan tindakan nyata.

"Ini menjadi tanggung jawab moral bagi Presiden Prabowo untuk mengeksekusi Bobby Nasution melalui jalur hukum secepatnya. Jangan sampai masyarakat Sumut kehilangan kepercayaan kepada Presiden," tegasnya.

Menurut Saharuddin, kepercayaan publik, khususnya di Sumatera Utara, sangat dipertaruhkan jika nama-nama yang telah disebut dalam persidangan tidak segera diproses secara hukum.

Apalagi jika dikaitkan dengan janji politik Prabowo yang berulang kali menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari prioritas nasional.

Kasus dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam perkara tambang nikel serta kaitan dengan OTT KPK terhadap Topan Ginting menjadi ujian serius terhadap komitmen Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

"Kalau Bobby Nasution belum diperiksa sampai sekarang, masyarakat menilai pemberantasan korupsi yang menjadi Asta Cita Prabowo hanya omon-omon saja," tambah Saharuddin.

Gerbrak menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut dan mendorong keterbukaan serta ketegasan dari aparat hukum.

Pakar Hukum Tegaskan, Klaim Nadiem Tidak Terima Uang Bukan Berarti Jaminan Bebas

KPK Tanggapi Dugaan Korupsi Proyek ULPBJ Bogor: Tunggu Laporan Resmi dan Bukti Valid

Hotman Paris Minta Gelar Perkara Dugaan Korupsi Nadiem Makarim di Istana, Tantang Prabowo Hadir Langsung

Usai Sita Rp38,5 Miliar dari Rumah Arinal Djunaidi, KAMPUD Desak Kejati Lampung Tetapkan Tersangka Kasus PT LEB

Peran Detail 5 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook: Nadiem Makarim hingga Staf Khusus

Mobil Mercy Rp2,6 M Milik BJ Habibie Belum Diboyong KPK, Ternyata Baru Dibayar Setengah oleh RK