Hotman Paris Minta Gelar Perkara Dugaan Korupsi Nadiem Makarim di Istana, Tantang Prabowo Hadir Langsung

JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik.

Kali ini, ia secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar perkara dugaan korupsi pengadaan laptopChromebook yang sempat menyeret nama mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Hotman bahkan menantang agar gelar perkara dilakukan secara terbuka di Istana Negara.

Permintaan yang disampaikan langsung oleh Hotman pada Jumat (5/9) ini sontak menuai perdebatan luas di masyarakat dan media sosial.

Dalam pernyataannya, Hotman menegaskan bahwa kasus yang menyeret kliennya telah lama bergulir tanpa kejelasan, dan ia mengaku siap membuktikan integritas Nadiem Makarim secara langsung di hadapan kepala negara.

"Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di Istana," ujar Hotman dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Hotman Paris menyatakan dengan yakin bahwa Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dari proyek pengadaan laptop tersebut.

Ia juga menekankan bahwa tidak ditemukan adanya praktik mark up atau pihak yang diperkaya dalam proses pengadaan.

"Saya akan buktikan: Nadiem tidak menerima uang satu sen pun, tidak ada mark up dalam pengadaan laptop, tidak ada pihak yang diperkaya," tegasnya.

Hotman bahkan menyebut hanya membutuhkan 10 menit untuk memaparkan semua bukti di hadapan Presiden Prabowo.

"Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo," tambahnya.

Dalam keterangannya, Hotman menjelaskan bahwa harga pembelian laptop telah sesuai dengan harga resmi yang tercantum dalam e-catalog milik pemerintah.

Ia menyebut bahwa tidak ada kerugian negara dalam proses pengadaan tersebut.

"Hasil penyelidikan Jaksa tidak menemukan Nadiem menerima satu sen pun. Tidak ada bukti dia menerima uang dari vendor maupun pihak manapun," tegas Hotman.

"Selain itu, tidak ditemukan mark up atas harga laptop. Semua melalui prosedur yang benar dan sesuai mekanisme e-catalog pemerintah," sambungnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari pihak Istana terkait permintaan Hotman Paris tersebut.*

(di/a008)