Gus Irawan Disebut KPK, OMI ICC Siap Kawal Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR ke Kantor Staf Presiden

PADANGSIDIMPUAN – Organisasi Masyarakat Independen Indonesia Civil Center (OMI ICC) menyatakan siap berkolaborasi dengan masyarakat Tapanuli Selatan untuk mengawal isu dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencuat dan menyeret nama Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan), khususnya setelah munculnya nama Gus Irawan Pasaribu dalam daftar penerima dana CSR yang disinyalir bermasalah, sebagaimana disebut dalam laporan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Gerakan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan menilai penanganan kasus ini berjalan lambat.

Baca Juga:

• Kades Poja Jadi Tersangka Pembakaran Kantor Inspektorat Bima, Kerugian Capai Rp2,55 Miliar!

Ia mempertanyakan tindak lanjut dari KPK, meski sebelumnya lembaga antirasuah itu telah menetapkan dua orang tersangka.

"Apakah kasus ini berhenti sampai di dua tersangka saja? Padahal, dalam pemberitaan resmi KPK, nama Gus Irawan juga disebut sebagai salah satu penerima dana CSR bermasalah, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI (periode 2019–2024)," ujar Ketua WIB.

Ia menambahkan, masyarakat Tapanuli Selatan kini mulai mempertanyakan komitmen KPK dalam menuntaskan perkara tersebut, mengingat belum adanya pemanggilan atau pengembangan terhadap nama-nama lain yang diduga terlibat.

Pernyataan dukungan juga datang dari OMI ICC. Salah satu pengurus nasional, P. Hasibuan, yang merupakan putra asli Kecamatan Tantom, Tapanuli Selatan, dan saat ini berdomisili di Jakarta, menegaskan kesiapannya untuk membawa langsung dokumen dan laporan masyarakat terkait kasus ini ke Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya siap mengantarkan langsung laporan dan dokumen masyarakat ini ke KSP. Sebagai warga Tapanuli Selatan, saya terpanggil untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan," tegas P. Hasibuan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (20/9/2025).

Ia juga menyoroti banyaknya persoalan di Tapanuli Selatan yang tidak menemukan kejelasan hukum.

"Banyak kasus di Tapsel hanya berhenti pada laporan atau pengaduan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Ini saatnya masyarakat bersatu mengawal, agar semua pihak yang diduga terlibat, termasuk nama-nama yang disebut oleh KPK, bisa diproses secara hukum."

Dengan dukungan dari OMI ICC dan gerakan masyarakat sipil lainnya, harapan publik Tapanuli Selatan kembali menguat.

Mereka mendesak agar lembaga penegak hukum, khususnya KPK, bersikap transparan dan menindaklanjuti secara adil setiap nama yang terlibat dalam laporan penyalahgunaan dana CSR.

Keterlibatan tokoh-tokoh publik, termasuk pejabat aktif seperti Gus Irawan Pasaribu, dalam laporan tersebut, dinilai harus menjadi prioritas pengusutan demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat.*

Kades Poja Jadi Tersangka Pembakaran Kantor Inspektorat Bima, Kerugian Capai Rp2,55 Miliar!

Bantuan untuk Penyandang Disabilitas Tersalurkan, Kades Bogak Fazzary Akbar SE Apresiasi Sinergi Pemkab Batu Bara

Hasan Nasbi Ditunjuk Sebagai Komisaris Baru PT Pertamina per 11 September 2025

Personel Gabungan Bersihkan Material Banjir di Pura Taman Biji, Denpasar Utara

Presiden Prabowo Subianto Tiba di Jepang, Hadiri Expo 2025 Osaka dan Perkuat Diplomasi Global

Mensos Janji Percepat Sekolah Rakyat dan Tambah Kuota PBI untuk Labuhanbatu