Gabungan Ormas dan LSM Desak Pemprov Lampung Fasilitasi Restorative Justice untuk Dua Aktivis yang Terjaring OTT

"Kita akan mendorong persoalan ini menuju restorative justice, tetapi tentu harus ada niat baik dan keinginan berdamai dari semua pihak," ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung menghormati peran ormas dan LSM sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah dan tidak ingin iklim demokrasi serta kondusivitas terganggu oleh dinamika hukum.

Namun demikian, Marindo menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Lampung, yang menangani langsung proses penyidikan.

"Kami hanya memfasilitasi. Keputusan sepenuhnya ada di tangan APH. Tapi tentu kita berharap ada solusi terbaik," tutupnya.

Gabungan ormas berencana akan melanjutkan aksi damai di beberapa titik lain di Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan moral terhadap kedua aktivis yang kini tengah menjalani proses hukum.*