Gabungan Ormas dan LSM Desak Pemprov Lampung Fasilitasi Restorative Justice untuk Dua Aktivis yang Terjaring OTT

BANDAR LAMPUNG – Puluhan anggota gabungan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggeruduk kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Selasa (23/9/2025), untuk menyuarakan solidaritas terhadap dua pimpinan LSM yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Lampung atas dugaan kasus pemerasan.

Dalam audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Marindo Kurniawan, perwakilan ormas mendesak agar Pemprov memfasilitasi proses Restorative Justice (RJ) sebagai bentuk penyelesaian damai terhadap kasus yang sedang bergulir.

Ormas: Proses Hukum Harus Adil dan Tidak Diskriminatif

Baca Juga:

• KSJ Sambut Pelantikan Afriansyah Noor Jadi Wamenaker: Harapan Baru untuk Buruh dan Generasi Muda

Juru bicara aliansi, Rian Azhariansah, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk mengawal agar keadilan tetap ditegakkan secara objektif dan adil.

"Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas. Kami berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial," ujar Rian.

Ia juga meminta aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar tersangka selama proses hukum berlangsung, serta tidak melakukan kriminalisasi terhadap aktivisme sosial.

Sekda: Pemprov Siap Mediasi, Tapi Keputusan di Tangan APH

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Marindo Kurniawan menyatakan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dan menyebut Pemprov Lampung membuka ruang untuk mediasi jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

"Kita akan mendorong persoalan ini menuju restorative justice, tetapi tentu harus ada niat baik dan keinginan berdamai dari semua pihak," ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung menghormati peran ormas dan LSM sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah dan tidak ingin iklim demokrasi serta kondusivitas terganggu oleh dinamika hukum.

Namun demikian, Marindo menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Lampung, yang menangani langsung proses penyidikan.

"Kami hanya memfasilitasi. Keputusan sepenuhnya ada di tangan APH. Tapi tentu kita berharap ada solusi terbaik," tutupnya.

Gabungan ormas berencana akan melanjutkan aksi damai di beberapa titik lain di Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan moral terhadap kedua aktivis yang kini tengah menjalani proses hukum.*