Didampingi 7 Pengacara, Eks Sopir Pribadi Laporkan Kombes MHPT ke Mabes Polri

JAKARTA — Seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dilaporkan oleh mantan sopir pribadinya ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, hingga rekayasa kasus hukum.

Adalah Musa Hengky Pandapotan Tampubolon (MHPT), perwira Polri yang saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya TK. II di Sespim Lemdiklat Polri, yang dilaporkan oleh mantan sopirnya, Asril, ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Mabes Polri, Kamis (25/9/2025).

Laporan itu terdaftar dengan Nomor Dumas: 213/rpp-firm/IX/2025, dan diajukan bersama tujuh pengacara dari Kantor Hukum Roni Prima & Partners, yaitu Roni Prima Panggabean, Frengki Hutauruk, Ferry Agusto M.S, Nugra M.H Sipayung, Alpin Eriko Aritonang, Samuel Parasian Sinambela, dan Asti D.Z.A. Harianja.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 27 September 2025: Mayoritas Wilayah Dilanda Hujan Ringan

Menurut pengakuan Asril, dirinya merasa dikambinghitamkan dalam sebuah perkara yang diduga sarat dengan kepentingan pribadi dan permainan uang oleh oknum Kombes Pol tersebut.

Kasus ini berawal pada April 2024, saat ia masih bekerja sebagai sopir pribadi Kombes MHPT.

Asril diperintahkan untuk membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara dengan Nomor LP/B/415/IV/2024/SPKT/Polda Sumut, yang menjerat seorang berinisial AH, putra dari pejabat Pelindo Sumut, dengan tuduhan pengancaman ringan (Tipiring) sesuai Pasal 335 KUHP.

Namun anehnya, AH justru ditahan, meski pasal yang digunakan biasanya tidak mengharuskan penahanan.

Asril mengaku sempat ditawari uang damai oleh pihak terlapor dengan nilai yang terus meningkat: Rp30 juta, lalu Rp50 juta, hingga Rp100 juta, namun ia menolak.

Kejanggalan semakin mencuat ketika Asril dipanggil oleh seorang penyidik berinisial BA ke sebuah warung kopi di Jalan Letjen Sudjono, Medan, untuk menandatangani surat perdamaian.

"Saya tidak pernah bertemu langsung dengan terlapor, apalagi konfrontasi. Tapi tiba-tiba surat perdamaian sudah ada tanda tangan mereka, AH dan ayahnya," ujar Asril saat memberikan keterangan pers.

Roni Prima, kuasa hukum Asril, menyebut kasus ini penuh dengan kejanggalan hukum dan prosedur, mulai dari dugaan suap, penyalahgunaan wewenang, hingga rekayasa fakta hukum.

Ia menilai proses restorative justice yang digunakan cacat secara formil.

"Restorative justice tidak bisa dilakukan tanpa mempertemukan pelapor dan terlapor secara langsung. Ini pelanggaran serius, dan kami menduga ada upaya menutup-nutupi," tegas Roni.

Ia juga mempertanyakan keberpihakan institusi kepolisian.

"Apakah Polri sedang melindungi oknum nakal atau berpihak pada masyarakat? Kami akan kawal dan uji kasus ini hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari agenda besar reformasi Polri. Jangan cuma jadi jargon kosong," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri maupun dari Kombes Musa Hengky Pandapoton Tampubolon terkait laporan tersebut.

Kuasa hukum menyatakan siap membawa kasus ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Propam, dan lembaga penegak hukum lainnya bila tidak ada tindak lanjut yang transparan.*

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 27 September 2025: Mayoritas Wilayah Dilanda Hujan Ringan

Influencer Medan, Hera Enica Lubis, Laporkan Ferry Irwandi ke Polda Sumut Terkait Dugaan Fitnah

Keluarga Rahmadi Layangkan Surat Terbuka ke Dua Jenderal Polri Usai Dugaan Penganiayaan oleh Polisi di Tanjungbalai

Polda Sumut dan BNN Ungkap 4.749 Kasus Narkoba, 6.004 Tersangka Diamankan Sepanjang 2025

Yusril Ihza Mahendra Desak Bareskrim Tuntaskan Proses Hukum 997 Tersangka Kerusuhan Akhir Agustus 2025

Kajati Sumut Resmikan Klinik Pratama Adhyaksa, Layani Pegawai dan Masyarakat