Prabowo Minta Polri Jaga Demokrasi: Lindungi Hak Demonstrasi, Tapi Hukum Harus Tetap Tegak
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjalankan perannya sebagai penjaga d
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Setelah kemarin memeriksa sejumlah kepala daerah, penyidik hari ini, Rabu (8/10/2025), kembali memanggil 23 orang saksi secara bersamaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.Baca Juga:
"Hari ini tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Sumut," ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (8/10/2025).
Sebagian besar saksi berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta beberapa pejabat Dinas PUPR dan pihak swasta terkait.
Langkah ini menandai keseriusan lembaga antirasuah membongkar tuntas praktik suap yang diduga terjadi dalam proses pengadaan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Lanjutan dari OTT Juni 2025
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 26 Juni 2025 lalu. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun sebagai tersangka pemberi suap.
Sementara dari pihak penerima, tiga pejabat turut dijerat sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masing-masing Rasuli Efendi Siregar (RES) dan Heliyanto (HEL).
Diduga, suap diberikan untuk mengatur proses e-catalog agar perusahaan milik Kirun dapat memenangkan sejumlah proyek jalan dengan total nilai mencapai Rp231,8 miliar.
KPK juga mendalami informasi mengenai dugaan permintaan fee proyek sebesar 10–20 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp46 miliar.
Rangkaian Pemeriksaan Massal
Sehari sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), KPK juga telah memeriksa 16 orang saksi, termasuk Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte dan mantan Bupati Mandailing Natal M Jafar Sukhairi.
Dalam pemeriksaan hari ini, daftar saksi mencakup nama-nama penting seperti Rajab Asri Nasution, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Mandailing Natal, serta sejumlah anggota Pokja PBJ Setda Tapanuli Selatan.
KPK berharap keterangan para saksi dapat menguatkan konstruksi perkara, terutama mengenai mekanisme penunjukan penyedia jasa dan aliran dana suap dari pihak swasta ke pejabat daerah.
Proyek Bernilai Rp231,8 Miliar
Proyek yang menjadi objek perkara ini meliputi pembangunan ruas jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan total anggaran mencapai Rp231,8 miliar.
Dua instansi utama yang terlibat dalam proyek tersebut adalah Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
KPK menegaskan, setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proyek strategis daerah akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
"Kami akan terus dalami dan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek ini," tegas Budi.
Kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut menjadi salah satu perkara besar di sektor infrastruktur daerah tahun 2025. Lembaga antirasuah berkomitmen menelusuri aliran dana hingga ke tingkat pembuat kebijakan demi menutup celah korupsi dalam proyek strategis pemerintah.*
(tb/mt)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjalankan perannya sebagai penjaga d
NASIONAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Peme
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah akan mendorong hilirisasi minyak dan gas (migas) dari Blok Anda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026 di Lapangan Hijau Polres Tanjung
NASIONAL
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke8
NASIONAL
BINJAI Dugaan penyimpangan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik. Aliansi Pemuda Sumatera Utara
PEMERINTAHAN
Oleh Rasi Kasim Samosir, S.P., M.SiPEMBANGUNAN Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan menjadi salah satu langkah pemerintah dala
OPINI
CIANJUR Selain dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Indonesia, Gunung Padang di Kabupaten Cianjur juga menyimpan tradisi yang m
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyampaikan enam amanat penting kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saa
NASIONAL
BOGOR Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Bhayangkara yang
NASIONAL