BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Teguh Juwarno, politikus Partai NasDem sekaligus mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014, pada Selasa (26/11). Teguh akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangan tertulis.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan dilakukan tim penyidik terhadap Teguh Juwarno.
Kasus dugaan korupsi e-KTP terus bergulir meski telah berlangsung lebih dari satu dekade. Sebelumnya, pada Selasa (19/11), KPK juga memeriksa Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa terkait pengembangan kasus ini.
Agun mengungkapkan bahwa pemeriksaannya kali ini berkaitan dengan dua tersangka baru yang telah ditetapkan oleh KPK. Namun, ia enggan menyebutkan identitas para tersangka tersebut. “Pengumuman tersangka adalah kewenangan KPK. Saya hanya diminta keterangan terkait dua tersangka baru,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih.
Agun juga menegaskan bahwa pemeriksaannya hanya untuk mengonfirmasi beberapa fakta terkait para tersangka baru tersebut. “Saya tidak menyebut nama, tapi ada dua orang,” tambahnya.
Kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. KPK terus melakukan pengembangan kasus dengan memanggil berbagai pihak yang diduga mengetahui detail aliran dana atau memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
KPK belum memberikan informasi resmi mengenai identitas tersangka baru yang disebutkan Agun. Juru Bicara KPK menegaskan bahwa segala informasi terkait penetapan tersangka akan diumumkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
(N/014)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terd
NASIONAL