Koster–LPSK Perkuat Sinergi Perlindungan Saksi dan Korban di Bali, Tiga Kasus WNA Tengah Diinvestigasi

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Wawan Fahrudin, di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat, 14 November 2025.

Pertemuan berlangsung hangat dan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara Pemprov Bali dan LPSK dalam penanganan kasus-kasus perlindungan saksi maupun korban di wilayah Bali.

Wawan menyampaikan bahwa LPSK saat ini menangani tiga kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali.

Baca Juga:

• Marak Vila Ilegal Tak Bayar Pajak, Koster: Tidak Ada Ampun!

Menurut dia, dinamika penanganan kasus di Bali cukup kompleks sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan layanan perlindungan berjalan optimal.

"Terima kasih atas sinergitas dalam mengayomi dan memfasilitasi korban Bom Bali 1 dan 2. Mereka masih kami dampingi dalam jangka panjang bekerja sama dengan RSUP Sanglah," ujar Wawan.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Bali, yang disebutnya sebagai satu-satunya perda serupa di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas LPSK di Bali.

Ia menyatakan kesiapan Pemprov Bali menyediakan dukungan teknis, termasuk kemungkinan fasilitas kantor atau unit layanan khusus.

"Saya tentu akan mendukung fasilitasi LPSK dalam menjalankan tugas di Bali, termasuk fasilitas kantor dan penunjang lainnya," kata Koster.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran Bali yang bekerja di luar negeri.

Menurut Koster, banyak warga asal Bali berhasil secara internasional, namun tetap membutuhkan kepastian hukum terkait penempatan dan pemberangkatan.

"Tolong bantu pekerja migran Bali untuk perlindungannya. Pastikan jelas tempat kerja dan siapa yang memberangkatkan," ujarnya.

Koster mengatakan pemerintah daerah terus memperketat pengawasan serta pembinaan terhadap pekerja migran agar mereka dapat bekerja secara aman dan resmi.

Penguatan sinergi dengan LPSK dinilai penting untuk mengantisipasi kasus-kasus kekerasan maupun pendampingan korban.

Pertemuan turut dihadiri Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, I.B. Gede Sudarsana.

Koster dan LPSK sepakat memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan, perlindungan pekerja migran, serta investigasi yang melibatkan WNA.

Sinergi ini diharapkan memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan memperkuat sistem perlindungan bagi masyarakat Bali maupun pihak yang membutuhkan bantuan hukum selama berada di wilayah tersebut.*

(ad)

Marak Vila Ilegal Tak Bayar Pajak, Koster: Tidak Ada Ampun!

Inflasi Bali Terkendali, Koster Minta Penguatan Pasokan Menjelang Akhir Tahun

Bali Perkuat Kemandirian Energi, Pangan, dan Air: Koster Paparkan Program Strategis ke Bappenas

Wagub Bali Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Desa Adat Keliki dalam Karya Agung

Polda Aceh dan Komnas Perempuan Perkuat Sinergi Tangani Kekerasan terhadap Perempuan

Cuaca Bali Hari Ini: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Denpasar Cerah Berawan