Begal Bersenjata Panah Rampas Motor Warga Medan, Remaja 17 Tahun Diciduk Polisi
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, yang sebelumnya dibebastugaskan, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF) pada tahun anggaran 2024.
Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut dugaan tindak pidana korupsi, meski penyidikan resmi telah dihentikan pada 23 Desember 2025.
Ralasen menceritakan bahwa dirinya awalnya dipanggil terkait dugaan pekerjaan fiktif pada dinas yang dipimpinnya, namun pemeriksaan justru menyasar dugaan penyalahgunaan Dana Insentif Fiskal senilai Rp 20,8 miliar.Baca Juga:
Ia menegaskan, seluruh proyek yang dibiayai dana tersebut telah diajukan sesuai prosedur, dan sebagian besar pekerjaan berjalan atau dibatalkan dengan dana dikembalikan.
"Sebagai kepala dinas, saya bertanggung jawab. Beberapa perjalanan ke Jakarta kami lakukan dengan dana pribadi demi mendapatkan persetujuan," ujar Ralasen, Sabtu (3/1/2026).
Ia menambahkan, sejumlah proyek dialihkan ke dinas lain oleh pemerintah kota, dan pengelolaan dana berada di bawah koordinasi Wali Kota Binjai.
Praktisi hukum Kota Binjai, Ferdinand Sembiring, menilai pemanggilan Ralasen menunjukkan potensi pengaburan kasus. Menurutnya, materi pemanggilan tidak jelas apakah termasuk kasus korupsi atau pidana umum, sehingga publik perlu kejelasan terkait pemeriksaan ini.
Kejari Binjai menegaskan, meskipun penyidikan dihentikan, pihaknya tetap membuka kemungkinan tindak lanjut jika ditemukan bukti baru terkait dugaan penyalahgunaan Dana Insentif Fiskal.
Kasus ini sebelumnya dilaporkan Badko HMI Sumatera Utara pada Maret 2025 dan telah melalui serangkaian pemeriksaan saksi, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rekanan proyek.
Hingga saat ini, status penyidikan resmi dihentikan, namun sorotan publik tetap tinggi mengingat nilai proyek yang dikelola cukup besar dan melibatkan pejabat daerah setempat.*
(tm/dh)
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK