Lapor Presiden! Bantuan Korban Banjir Bandang Tapsel Diduga Ditilap Oknum

TAPANULI SELATAN — Dugaan penyelewengan bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mencuat ke publik.

Bantuan yang seharusnya diterima warga terdampak di Dusun II, Huta Lambung, Kecamatan Angkola Barat, dilaporkan tidak sepenuhnya sampai ke tangan penerima.

Sejumlah warga mengaku namanya tercantum sebagai penerima bantuan, namun tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Baca Juga:

• 2,3 Juta UMKM Terdampak Bencana Sumatera, Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Ekonomi

Hanafi, salah seorang korban banjir bandang, menyebut dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan beras, tetapi hingga kini belum menerima apa pun.

"Nama saya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi berasnya tidak pernah saya terima," ujar Hanafi kepada wartawan.

Ia juga mengaku terkejut ketika mengetahui adanya tanda tangan atas namanya sebagai bukti penerimaan bantuan.

Hanafi menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
"Saya tidak pernah menandatangani apa pun. Tapi tanda tangan saya ada, sementara bantuannya tidak saya terima," katanya.

Hanafi meminta agar bantuan yang menjadi haknya dikembalikan dan disalurkan sesuai dengan data penerima.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dugaan penyelewengan bantuan ini turut mendapat sorotan dari anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Edi.

Ia menyesalkan adanya dugaan pemanfaatan bantuan bencana untuk kepentingan pribadi.

"Presiden sampai datang langsung ke Tapanuli Selatan untuk memastikan kebutuhan korban banjir bandang terpenuhi. Kalau benar ada bantuan yang diselewengkan, ini jelas mencederai kemanusiaan dan kepercayaan publik," ujar Edi.

Isu Militerisme, Fadli Zon Bantah: Prabowo Utamakan Kesejahteraan Rakyat

Rusydi Nasution Harap Pembangunan Padangsidimpuan Lebih Mensejahterakan di Tahun 2026

Gerindra Padangsidimpuan : Pilkada Bukan Sekadar Mekanisme, Tapi Kepemimpinan yang Efektif

PDIP Menolak Keras Pilkada Lewat DPRD: Hak Rakyat Jangan Diambil!

Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Gubernur Sumut Bobby Nasution: Saya Ikut Kata Gerindra

Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Efisien dan Kurangi Biaya Kampanye