MEDAN – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera Utara, NS, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai senilai Rp 7,8 miliar.
Penetapan ini dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai setelah penyidik menilai cukup alat bukti.
NS diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2018-2019.Baca Juga:
Bersama rekannya, YD, NS belum ditahan karena dinilai kooperatif dalam proses pemeriksaan.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku sudah mengetahui penetapan tersangka tersebut.
Namun, ia menegaskan pemberhentian NS dari jabatan akan dilakukan setelah adanya penahanan resmi.
"Kalau nanti sudah penahanan, akan kami lakukan pemberhentian. Kami juga akan langsung menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan jabatan yang bersangkutan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Kasus ini merupakan lanjutan perkara sebelumnya, setelah Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai, Kamser Sitanggang, ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.
Dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat terkait penyalahgunaan penyertaan modal di perusahaan daerah tersebut.
Hasil audit dan penghitungan penyidik menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 7,8 miliar.
Kajari Mentawai, R. Ahmad Yani, menegaskan kedua tersangka ditetapkan setelah penyidik memastikan alat bukti cukup untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat di pemerintahan provinsi dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana Perusda di Sumatera Utara.*
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis melalui fitur DANA Kaget senilai Rp255.000. Saldo terse
EKONOMI
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Karo, Senin (2/2). Kegiatan
PEMERINTAHAN
TAPTENG Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN PSMS Medan kembali menerima sanksi denda besar dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada Kompetisi Pegadaian Championship musim 2025
OLAHRAGA
BULELENG Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
