Mitra SPPG Bakal Geruduk DPR 1 Oktober, Ini 4 Tuntutan soal Program MBG yang Akan Disuarakan
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
MEDAN – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera Utara, NS, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai senilai Rp 7,8 miliar.
Penetapan ini dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai setelah penyidik menilai cukup alat bukti.
NS diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2018-2019.Baca Juga:
Bersama rekannya, YD, NS belum ditahan karena dinilai kooperatif dalam proses pemeriksaan.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku sudah mengetahui penetapan tersangka tersebut.
Namun, ia menegaskan pemberhentian NS dari jabatan akan dilakukan setelah adanya penahanan resmi.
"Kalau nanti sudah penahanan, akan kami lakukan pemberhentian. Kami juga akan langsung menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan jabatan yang bersangkutan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Kasus ini merupakan lanjutan perkara sebelumnya, setelah Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai, Kamser Sitanggang, ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.
Dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat terkait penyalahgunaan penyertaan modal di perusahaan daerah tersebut.
Hasil audit dan penghitungan penyidik menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 7,8 miliar.
Kajari Mentawai, R. Ahmad Yani, menegaskan kedua tersangka ditetapkan setelah penyidik memastikan alat bukti cukup untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat di pemerintahan provinsi dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana Perusda di Sumatera Utara.*
(k/dh)
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
BATU BARA Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul Dugaan Pungutan terka
PENDIDIKAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai unt
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL