Darurat Sampah Papanggo, Kodim 0502 dan Pemkot Jakarta Utara Turunkan Alat Berat
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
MEDAN – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera Utara, NS, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai senilai Rp 7,8 miliar.
Penetapan ini dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai setelah penyidik menilai cukup alat bukti.
NS diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2018-2019.Baca Juga:
Bersama rekannya, YD, NS belum ditahan karena dinilai kooperatif dalam proses pemeriksaan.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku sudah mengetahui penetapan tersangka tersebut.
Namun, ia menegaskan pemberhentian NS dari jabatan akan dilakukan setelah adanya penahanan resmi.
"Kalau nanti sudah penahanan, akan kami lakukan pemberhentian. Kami juga akan langsung menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan jabatan yang bersangkutan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Kasus ini merupakan lanjutan perkara sebelumnya, setelah Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai, Kamser Sitanggang, ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.
Dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat terkait penyalahgunaan penyertaan modal di perusahaan daerah tersebut.
Hasil audit dan penghitungan penyidik menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 7,8 miliar.
Kajari Mentawai, R. Ahmad Yani, menegaskan kedua tersangka ditetapkan setelah penyidik memastikan alat bukti cukup untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat di pemerintahan provinsi dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana Perusda di Sumatera Utara.*
(k/dh)
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 mengedepankan
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Preemtif mengawali pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 dengan melakukan sosialisasi keamanan, kese
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali resmi memulai Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2/2026), di halaman Mako Polda Bali. Apel gelar pasukan dipim
NASIONAL
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menegaskan bahwa disiplin diri, ketulusan,
PEMERINTAHAN
LABUSEL Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Toba 2026 resmi digelar di Lapangan Apel Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin (2/2/20
PEMERINTAHAN
TAPTENG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (2/2/2026
PEMERINTAHAN
BOGOR Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman uang pengganti (UP) terdakwa Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menetapkan ET, General Manager atau Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Me
HUKUM DAN KRIMINAL