Pemprov Sumut Raih Opini Tinggi Ombudsman, Bukti Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
SLEMAN – Kuasa hukum dua pelaku penjambretan yang tewas usai dikejar Hogi Minaya, Misnan Hartono, menyatakan kekecewaannya terhadap Komisi III DPR RI karena meminta penghentian kasus.
Menurut Misnan, sikap DPR tidak mencerminkan posisi sebagai wakil seluruh rakyat, karena dinilai hanya membela satu pihak.
"Komisi III itu anggota DPR, wakil rakyat, kenapa yang diwakili hanya satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili?" ujar Misnan, Sabtu (31/1/2026).Baca Juga:
Kasus ini bermula ketika Hogi Minaya mengejar dua penjambret yang merebut tas istrinya, Arista Minaya, di Sleman.
Kedua pelaku, yang mengendarai sepeda motor, terjatuh setelah terpepet mobil dan menabrak tembok hingga tewas di tempat.
Keduanya merupakan warga Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Hogi sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun akhirnya perkara dihentikan Kejaksaan Negeri Sleman setelah mendapat perhatian publik dan DPR RI.
Misnan menyoroti ketimpangan perlakuan hukum antara kliennya yang sudah meninggal dan Hogi Minaya yang tidak ditahan meski sempat menjadi tersangka.
"Punya kami sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Si Hogi dengan kekuatan luar biasa ini, ditahan saja enggak," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa permintaan DPR untuk menghentikan perkara sebaiknya dilakukan setelah proses restorative justice selesai.
"Restorative justice sudah berjalan dan bahkan akan memasuki pertemuan kedua. Harusnya biarkan dulu proses tersebut berjalan," kata Misnan.
Selain itu, Misnan meminta DPR tidak memojokkan aparat penegak hukum, karena kepolisian dan kejaksaan dinilai telah menjalankan prosedur hukum dengan benar.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
BOGOR Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pe
PEMERINTAHAN
BINJAI Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang kasus narkotika yang menjerat Aipda Erina Sitapura, oknum polisi aktif, di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah P
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara perio
SOSOK
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh menghadiri 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summi
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI