Tujuh Terdakwa Korupsi Wastafel Sekolah di Aceh Didakwa Rugikan Negara Rp 2,97 Miliar

BANDA ACEH — Tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) dan sanitasi sekolah pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,97 miliar.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Putra Masduruli bersama tim dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 2 Februari 2026.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Jamil dengan anggota R. Deddy Haryanto dan Anda Ariansyah.

Baca Juga:

• PT Medan Perberat Uang Pengganti Alexander Halim dalam Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan Karang Gading

Tujuh terdakwa tersebut masing-masing Syifak Muhammad Yus, Abdul Hanif, Muslim Ibrahim, Mursalin, Herlin, serta Wiki Noviandi dan Iqbal.

Seluruh terdakwa hadir di persidangan didampingi penasihat hukum.

Jaksa menyebutkan, pengadaan wastafel dan sanitasi dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2020 dengan sumber dana dari refocusing anggaran penanganan Covid-19 senilai lebih dari Rp 45 miliar.

Program tersebut diperuntukkan bagi 401 SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di 23 kabupaten/kota di Aceh dan dibagi ke dalam 390 paket pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, para terdakwa yang merupakan rekanan pelaksana dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

Jaksa menyebut terdapat kekurangan volume pekerjaan, bahkan sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kerugian negara akibat perbuatan tersebut mencapai Rp 2,97 miliar.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa secara primair dan subsidair melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Dalam persidangan, lima terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa dan meminta persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya, Wiki Noviandi dan Iqbal, mengajukan eksepsi melalui penasihat hukumnya.

Penasihat hukum Wiki Noviandi, Junaidi, menyatakan kliennya tidak pernah menandatangani dokumen kontrak maupun dokumen pencairan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut.

"Kami menghormati dakwaan jaksa, namun klien kami tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia hanya meminjamkan uang kepada pihak lain dalam pelaksanaan proyek," kata Junaidi usai persidangan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi dari para terdakwa yang mengajukan keberatan.*

(vo/ad)

PT Medan Perberat Uang Pengganti Alexander Halim dalam Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan Karang Gading

Kejati Sumut Tetapkan GM PT Yodya Karya Wilayah IV Medan Tersangka Korupsi Proyek Waterfront City Danau Toba

Gubernur Aceh Hadiri Rakornas 2026, Dukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

Sekda Aceh Hadiri 7th Aceh Upstream Oil & Gas Summit, Dorong Rantai Pasok Migas Profesional dan Berkelanjutan

JDIH Bali Jadi Tulang Punggung Informasi Hukum Nasional, Kanwil Kemenkum Tekankan Reformasi Hukum

Mantan Pejabat PPK Sebut Jurist Tan ‘The Real Menteri’ di Sidang Kasus Chromebook Nadiem: Petantang-petenteng