BINJAI – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan atas dugaan kelalaian profesionalisme dalam menangani perkara sengketa tanah, setelah dianggap tidak menganalisa surat tanda terima uang jual beli tanah tertanggal 5 Juni 1995 (P-5) yang diduga palsu dan cacat hukum.
Laporan diajukan oleh Tiopan Tarigan SH, pengacara anak angkat sebatang kara, Tama Ulina Sitepu.
Menurut Tiopan, majelis hakim PN Binjai menyatakan surat tersebut sah secara formil, padahal materai yang digunakan baru resmi beredar pada 27 Juni 1995 dan belum tersedia secara hukum maupun distribusi di masyarakat.Baca Juga:
"Hakim mengambil bahan baku yang cacat demi hukum, lalu memasukkannya dalam pertimbangan yuridis sehingga hasil putusan menjadi cacat hukum," ujar Tiopan. Ia menilai keputusan hakim menunjukkan kelalaian profesional dan dugaan pelanggaran kode etik profesi hakim.
Surat Bawas Mahkamah Agung RI No: 161/BP/PW 1.1.1/2026 tertanggal 14 Januari 2026 muncul dalam konteks pengaduan ini.
Tiopan menegaskan, pihaknya tidak keberatan dengan pertimbangan yuridis secara prosedural, namun menolak penggunaan bukti P-5 yang dianggap cacat hukum sebagai dasar putusan.
Selain itu, Tiopan melaporkan RMS (penggugat) dan MS (penjual) dalam surat tanda terima tersebut melalui Laporan Polisi No: STTLP/B/917/VI/2025/SPKT/Polda Sumut, dan pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk staf notaris.
Kasus ini memicu sorotan terkait profesionalisme hakim dan validitas dokumen dalam sengketa tanah, yang menurut Tiopan harus dianalisis secara objektif dan mendalam untuk mencegah ketidakadilan hukum.*
(dh)
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
