Prabowo Turun Tangan Soal Nasib Tambang Martabe, Ini Arahannya

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik tambang emas Martabe di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Presiden meminta agar pemerintah bersikap adil dan memberikan sanksi proporsional apabila ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, hak investor harus dipulihkan jika tidak terbukti bersalah.

Baca Juga:

• IPK Indonesia 2025 Anjlok ke 34, ICW Sebut Pemerintahan Prabowo–Gibran Gagal Berantas Korupsi

Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek. Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.

Menurut dia, arahan tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus iklim investasi di Sumatera Utara.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek penegakan aturan.

"Semua ini kita lakukan dalam rangka memastikan investasi dan kepastian hukum bisa terjadi, sekaligus menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra," kata dia.

Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan penataan dan evaluasi terhadap operasional tambang emas Martabe.

Di saat bersamaan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga melakukan kajian lingkungan.

"Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih insyaallah semuanya akan baik-baik saja," ujar Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah akan bersikap fair. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatasi hak perusahaan.

"Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," kata dia.

Tambang emas Martabe sebelumnya menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya terkait dampak bencana di Sumatera pada akhir November 2025.

Meski demikian, operasional tambang di Tapanuli Tengah itu dilaporkan masih berjalan.PT Agincourt Resources merupakan pengelola tambang emas Martabe.

Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, menyatakan perusahaan mengetahui kabar pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemberitaan media.

Baca Juga:

• Tukang Ojek di Sergai Dianiaya Oknum TNI, Laporan Sedang Diselidiki Denpom

"Hingga saat ini perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," kata Katarina dalam keterangan tertulis pada 21 Januari 2026.

Di tengah polemik tersebut, muncul wacana bahwa Perminas, BUMN baru di sektor pertambangan, akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pemerintah tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap PT Agincourt Resources.

Kajian itu mencakup aspek hukum, teknis produksi, kondisi bisnis berjalan, serta strategi ke depan.

Rosan mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog.

Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil evaluasi lintas kementerian sebelum mengambil keputusan final terkait kelanjutan operasional tambang emas Martabe.*

(tm/ad)

IPK Indonesia 2025 Anjlok ke 34, ICW Sebut Pemerintahan Prabowo–Gibran Gagal Berantas Korupsi

Tukang Ojek di Sergai Dianiaya Oknum TNI, Laporan Sedang Diselidiki Denpom

Gubernur Koster dan Menteri PPN Sepakati Percepatan Proyek Infrastruktur Darat hingga Laut dan Digitalisasi

Tes Urine Mendadak, Lima Bintara Polres Meranti Positif Narkoba!

IHSG Hijau, Tapi Rupiah Tekor Tipis ke Rp16.813 per Dolar AS

IHSG Dibuka Zona Hijau di Level 8.304: BUMI, PTRO, dan ANTM Jadi Saham Unggulan