TAPSEL – Dugaan penggelapan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parsalakan, Tapanuli Selatan, mulai memasuki babak baru.
Hal ini menyusul pemanggilan saksi dan terlapor oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel).
Koordinator Daerah DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Tapsel, Marahalim Harahap, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di King Kopi, Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, Jumat (6/3/2026).Baca Juga:
"Laporan kami dari Li-Ra pada Januari 2026 lalu terkait dugaan penggelapan beras bantuan pasca banjir dan dugaan pungli BLT oleh Kepala Desa Parsalakan Surya Darma Siregar serta Kepala Dusun Huta Lambung Rukiah Lubis mulai babak baru," ujar Marahalim.
Ia menambahkan, masyarakat Dusun Huta Lambung telah dimintai keterangan sebagai saksi pelapor
Begitu juga terlapor, Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung, yang telah memberikan keterangan di Kejari Tapsel.
"Informasi yang kami terima, pihak kejaksaan sudah memanggil saksi pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan. Saat ini dugaan pungli potongan BLT Kesra sedang didalami pihak kejaksaan," jelas Marahalim.
Sementara itu, Direktur Investigasi Sosial Control Indonesia (SCI), S. Kalakap, menegaskan agar Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan pungli.
"Jika benar dugaan pungli pemotongan BLT Kesra tersebut, hal ini mencoreng norma dan etika pejabat. BLT adalah program pemerintah untuk kepedulian terhadap rakyat. Sangat tidak elok jika rejeki masyarakat dimainkan oleh pejabat," tegas Kalakap.
Kalakap juga menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses ini dan menyiapkan unjuk rasa jika Kadus Huta Lambung tidak dicopot.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat desa dan hak masyarakat penerima bantuan sosial, sekaligus menjadi ujian bagi aparat hukum dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat desa.*
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Konsumsi sayur masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari angka ideal dan perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat guna menduk
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
