Antrian Panjang Pengisian BBM Timbulkan Kemacetan Lalulintas, Petugas SPBU Layani yang Bawa Jirigen
MEDAN Antrian panjang berbagai jenis kendaraan bermotor, terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sabtu (7/3/20
PERISTIWA
TAPSEL – Dugaan penggelapan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parsalakan, Tapanuli Selatan, mulai memasuki babak baru.
Hal ini menyusul pemanggilan saksi dan terlapor oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel).
Koordinator Daerah DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Tapsel, Marahalim Harahap, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di King Kopi, Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, Jumat (6/3/2026).Baca Juga:
"Laporan kami dari Li-Ra pada Januari 2026 lalu terkait dugaan penggelapan beras bantuan pasca banjir dan dugaan pungli BLT oleh Kepala Desa Parsalakan Surya Darma Siregar serta Kepala Dusun Huta Lambung Rukiah Lubis mulai babak baru," ujar Marahalim.
Ia menambahkan, masyarakat Dusun Huta Lambung telah dimintai keterangan sebagai saksi pelapor
Begitu juga terlapor, Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung, yang telah memberikan keterangan di Kejari Tapsel.
"Informasi yang kami terima, pihak kejaksaan sudah memanggil saksi pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan. Saat ini dugaan pungli potongan BLT Kesra sedang didalami pihak kejaksaan," jelas Marahalim.
Sementara itu, Direktur Investigasi Sosial Control Indonesia (SCI), S. Kalakap, menegaskan agar Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan pungli.
"Jika benar dugaan pungli pemotongan BLT Kesra tersebut, hal ini mencoreng norma dan etika pejabat. BLT adalah program pemerintah untuk kepedulian terhadap rakyat. Sangat tidak elok jika rejeki masyarakat dimainkan oleh pejabat," tegas Kalakap.
Kalakap juga menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses ini dan menyiapkan unjuk rasa jika Kadus Huta Lambung tidak dicopot.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat desa dan hak masyarakat penerima bantuan sosial, sekaligus menjadi ujian bagi aparat hukum dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat desa.*
(ad)
MEDAN Antrian panjang berbagai jenis kendaraan bermotor, terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sabtu (7/3/20
PERISTIWA
JAKARTA Samira Farahnaz, yang lebih dikenal sebagai Dokter Detektif atau Doktif, menyatakan lega setelah dokter sekaligus kreator konten
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Miduk Arta, Rajamin Sirait, menenangkan masyarakat terkait ketahanan energi 20 hari. Ia menegaskan, angka tersebut buk
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perjanjian Kerja kepa
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melakukan peninjauan ke Pasar Bahagia
PEMERINTAHAN
MEDAN Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara menyimpan berbagai arsip penting yang mencatat perjalanan pers Indonesia, termasuk koran dan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Harga emas Antam 24 karat kembali mencatat kenaikan signifikan setelah sempat mengalami penurunan. Berdasarkan situs resmi Logam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka kemungkinan melakukan efisiensi pada beberapa komponen belanja dalam program Mak
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan hibah sebesar Rp350 juta kepada Masjid Nurul Ikhwan d
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kapolresta Denpasar, KBP Leonardo David Simatupang, didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Kota Denpasar, Ny. Lusiana Leonardo, mel
PEMERINTAHAN