JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan kritik keras terhadap langkah yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangkap empat anggota yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Kritik ini disampaikan oleh Direktur LBH Jakarta, Fadil Alfatan, yang menilai bahwa penangkapan tersebut terkesan prematur.
Fadil Alfatan menyebut bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TNI, meskipun didasarkan pada dugaan keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Baca Juga:
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, pihak kepolisian yang memiliki kewenangan penuh dalam penyidikan tindak pidana umum belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus tersebut.
Fadil menilai bahwa penangkapan ini merupakan tindakan terburu-buru dan tidak berdasar pada bukti yang cukup kuat.
"Sikap dan tindakan (TNI) ini bagi kami prematur dan tidak masuk akal. Kenapa? Pihak kepolisian saja belum mampu secara resmi mengungkap siapa pelakunya, apa motifnya, apalagi melakukan upaya paksa," ujar Fadil dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (18/3/2026).
Fadil juga mempertanyakan dasar hukum dari penangkapan ini. Menurutnya, penyelidikan sebuah kasus pidana harus dilandasi dengan bukti yang jelas, bukan sekadar opini publik.
Ia menambahkan, "Apakah rasional sebuah penyelidikan dilakukan hanya berdasarkan opini? Dasar dari sebuah tindak pidana itu bukti, bukan opini. Polisi saja masih berproses, tapi TNI sudah masuk. Ini sangat janggal," tegasnya.
Fadil juga mengungkapkan kejanggalan lain terkait tindakan TNI ini.
Ia menyoroti ketidakselarasan antara sikap Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan kepolisian untuk mengusut kasus ini secara objektif dan tuntas hingga ke akar-akarnya, dengan tindakan TNI yang terkesan mengambil alih proses penyelidikan.
"Intervensi penyelidikan internal yang diklaim sebagai bentuk tanggapan atas opini justru akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya," kata Fadil.
Ia khawatir bahwa intervensi TNI ini dapat menyebabkan kasus ini terseret ke dalam pusaran kepentingan politik tertentu yang dapat merusak proses penegakan hukum yang obyektif.
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, pada Rabu (18/3/2026), mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah ditahan terkait dengan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai be
INTERNASIONAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan, dua dari empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditangkap didu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsulat Jenderal India di Medan menggelar buka puasa bersama sekaligus interaksi media pada 17 Maret 2026, yang menjadi momentum
NASIONAL
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa program mudik bersama yang digelar PT Indofood CBP Sukses Makmur,
NASIONAL
