KontraS Desak Pengungkapan Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini diambil guna memperkuat kontrol atas pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan efisien.
Keterlibatan Kejaksaan Agung diharapkan akan memperkuat pengawasan penggunaan anggaran sebesar Rp335 triliun yang dialokasikan untuk program MBG dalam APBN 2026.Baca Juga:
Pemerintah menilai bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan mengingat besarnya anggaran yang terlibat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi antara BGN dan Kejagung.
Sahroni menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah dan desa untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
"Program ini sangat penting bagi masyarakat. Maka dari itu, kami mendukung penuh kolaborasi antara BGN dan Kejagung dalam mengawasi program MBG. Pengawasan harus benar-benar ketat dan transparan agar tidak ada celah untuk penyelewengan sekecil apa pun," ujar Sahroni.
Politikus Partai NasDem ini juga mengingatkan bahwa dana yang dialokasikan dalam program MBG harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.
Dia menggarisbawahi pentingnya penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, mengingat program ini adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo yang menyangkut hak masyarakat luas.
"Jika ada yang ketahuan bermain atau menyalahgunakan dana, harus ditindak tegas. Ini program prioritas, tidak boleh ada kompromi," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa BGN telah melibatkan Kejagung dalam rangka memperkuat sistem pengawasan terhadap anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG.
"Sebanyak 93 persen dari anggaran BGN dialokasikan untuk bantuan makan bergizi, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara optimal," kata Dadan.
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembentukan karakter, para siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Resimen Desaka Dhira Pra
NASIONAL
ASAHAN Peringatan Hari Jadi ke80 Kabupaten Asahan berlangsung khidmat dan penuh makna dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota, Agus Salim, melakukan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menganggap organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila (PP) sebagai mitra str
PEMERINTAHAN