Mekanisme pengawasan internal BGN sudah ada, namun dengan keterlibatan Kejagung, diharapkan pengawasan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan semakin ketat dan efektif.
Dadan mengingatkan kepada seluruh mitra agar menggunakan dana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
"Kami akan memastikan dana ini digunakan seoptimal mungkin, dan harus transparan," tegasnya.
Di tengah pengawasan yang semakin ketat, BGN juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 62 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara akibat dugaan penyalahgunaan dana.
Dugaan penyimpangan ini muncul setelah viralnya keluhan terkait menu yang diberikan oleh beberapa SPPG yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai dalam memberikan menu MBG," jelas Dadan.
Meski demikian, Dadan menekankan bahwa jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada penyimpangan, mayoritas SPPG menjalankan program dengan baik.
"Ini yang disebut vocal minority, sementara yang mayoritas justru tidak terekspos," tambahnya.
Penyimpangan tersebut belum dihitung secara rinci, namun Dadan memastikan bahwa nilai kerugian akibat penyalahgunaan anggaran akan dihitung dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Keterlibatan Kejagung dan komitmen dari Komisi III DPR RI diharapkan dapat memastikan bahwa program MBG, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik penyelewengan.
Pengawasan yang kuat ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, tanpa ada celah penyalahgunaan.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
MAKASSAR Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah dan dunia usaha mempercepat pembenahan persoalan di sektor riil, khu
EKONOMI
ACEH UTARA Ketulusan Katratunida (28), guru ngaji di pedalaman Aceh Utara, dalam mengajar anakanak membaca AlQur&039an tanpa memungu
NASIONAL
BATANG Seekor macan kumbang atau macan tutul Jawa (Panthera pardus melas) masuk ke kawasan permukiman warga Desa Gunung Sari, Kecamatan
PERISTIWA
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen memperkuat perhatian dan dukungan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan atas jas
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong agar program
PEMERINTAHAN
